MATERI KHUSUS (PAS) SEJARAH KLS VIII 2017

                MATERI KHUSUS (PAS) SEJARAH 2017

B.      Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial         

          Pemerintah kolonial melakukan penjajahan karena ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahan. Keuntungan ekonomis itu akan digunakan untuk kepentingan negeri asal dan mendanai praktik penjajahan. Untuk mencapai tujuan itu, dikeluarkan bermacam kebijakan pemerintahan kolonial seperti berikut ini.

1      Kebijakan pada Masa VOC (1602-1799)

        Para petinggi VOC menjalankan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia, seperti:

a.       Penarikan pajak hasil bumi (contingenten),

b.      Penyerahan paksa hasil bumi (verplichte leveranties),

c.       Pelaksanaan kerja paksa (rodi), dan

d.      Wajib kerja (verplichte diensten)

2      Kebijakan pada Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811)

         Pada masa kekuasaan Daendels yang berlangsung antara tahun 1808-1811 dijalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi sebagai berikut.

a      Membangun Ruas Jalan Raya dari Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos/Grote Post Weg.

        Ruas jalan yang dibangun Daendels dari Anyer sampai Panarukan ini dikenal dengan sebutan Jalan Raya Pos (Grote Postweg). Panjang ruas jalan sekitar 1100 kilometer.  Pada tiap-tiap 4,5 kilometer didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa.

b      Membangun Armada Militer yang Kuat

        Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels membutuhkan armada militer yang kuat, tangguh, dan banyak. Daendels membentuk pasukan yang berasal dari masyarakat pribumi. Daendels kemudian mendirikan sekolah militer di Batavia, tempat pembuatan senjata di Semarang, dan pembangunan benteng  serta pabrik senjata di Surabaya. Selain persenjataan darat, Daendels pun berusaha mengadakan dan memperbaiki sarana prasarana pertahanan laut.

c      Memperbaiki Struktur Pemerintahan

         Pegawai-pegawai VOC terlalu luas kewenangan kerjanya. Daendels lantas membatasinya dengan maksud mereka tidak mudah terjerumus ke dalam tindakan korupsi. Daendels berusaha memberi gaji yang cukup bagi pegawainya, tetapi mereka dilarang berdagang, menerima hadiah atau pemberian yang tidak sah. Selanjutnya, Pulau Jawa dibagi ke dalam Sembilan keresidenan yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat di Batavia.

d     Menggalakkan Penyerahan Hasil Bumi (Verplichte Leveranties)

       Semasa VOC berkuasa, rakyat dipaksa menjual hasil buminya kepada penguasa. Aturan seperti itu tetap diberlakukan karena Daendels membutuhkan biaya yang besar untuk menjalankan semua kebijakannya di Hindia Belanda. Hasil bumi yang amat diperhatikan ialah kopi yang harganya mahal di pasaran Eropa.

3   Kebijakan pada Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816)

         Thomas Stamford Raffles mulai berkuasa di Hindia Belanda sejak 17 September 1811. Selama berkuasa, Raffles menerapkan kebijakan politik ekonomi yang disebut system pajak tanah (landrent system).

         Sistem pajak tanah dibuat dengan tujuan menciptakan suatu system ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan. Sistem pajak tanah ini hanya diberlakukan di Pulau Jawa. Berikut pokok-pokok kebijakan sistem pajak tanah yang dijalankan Raffles.

a.       Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat diberi kebebasan menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya.

b.      Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan aparat negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah.

c.       Pemerintah Inggris adalah pemilik tanah. Setiap petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah dan diwajibkan membayar pajak sebagai uang sewa.

Pokok-pokok kebijakan pemerintahan Raffles bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi, pada kenyataannya system pajak tanah ini menemui kegagalan.

Nasionalisme

ž  Istilah Nasionalisme berasal dari kata bahasa Latin natio yang berarti ‘kelahiran’ atau ‘macam-macam ikatan yang didasarkan pada satu garis keturunan yang sama’.

ž  Dalam Bahasa Inggris, natio berubah menjadi nation yang berarti ‘bangsa’ atau ‘sekelompok manusia yang tinggal di suatu daerah tertentu, memiliki kesadaran untuk bersatu karena memiliki nasib, cita-cita, dan tujuan yang sama’.

ž  Dengan demikian, nasionalisme berarti perasaan cinta dari semua komponen bangsa terhadap bangsa dan tanah airnya yang timbul karena kesamaan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal, dan berkeinginan untuk mempertahankan serta mengembangkannya sebagai milik bersama.

Factor-faktor pendorong tumbuhnya nasionalisme di kalangan pelajar Indonesia

ž  Pertama, kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan oleh penindasan atau penjajahan oleh bangsa lain atau oleh penguasa yang otoriter.

ž  Kedua, kesadaran akan kesamaan kultural seperti kesamaan ras, bahasa, tradisi, sejarah, dan budaya.

ž  Ketiga, kesadaran akan persamaan fisik seperti tanah air dan geografi.

ž  Keempat, kesadaran akan kesamaan agama dan ideologi.

Kekuasaan kolonial Barat di Indonesia pada mulanya hanya ingin mendominasi perekonomian.

Di kemudian hari, kaum kolonial juga berusaha mendominasi wilayah Indonesia secara politik.

Politik Etis Kolonial

 Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda sebagai balas budi terhadap kemakmuran Belanda yang berasal dan Hindia Belanda (Indonesia). Politik Etis sendiri berawal dari anjuran C. van Deventer (Politikus Belanda) dan Pieter Brooshooft (wartawan koran De Locomotief). Kebijakan Politik Etis terdiri dari:

ž  Irigasi, pembangunan dan perbaikan pengairan dan bendungan untuk pertanian.

ž  Emigrasi, pengorganisasian perpindahan penduduk (transmigrasi).

ž  Edukasi, penyelenggaraan pendidikan.

Sistem pendidikan Barat yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia, terutama mengenai bahasa pengantar maupun sistem pengajarannya. Pada masa itu, ada empat kategori sekolah, yaitu:

ž  Sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah negeri Belanda (tipe 1).

ž  Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar (tipe 2).

ž  Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah/pribumi sebagai bahasa pengantar (tipe 3).

ž  Sekolah yang memakai sistem pribumi (tipe 4).

Sistem pengajaran kolonial ketika dibagi dalam dua jenis, yaitu:

ž  Pengajaran pendidikan umum.

ž  Pengajaran kejuruan.

KELAHIRAN dan PERKEMBANGAN AGAMA KRISTEN

l  Agama Kristen pertama kali lahir di Yerusalem yang pada saat itu bagian dari Kekaisaran Romawi. Perkembangan agama Kristen pada awalnya tidak berjalan dengan baik. Para penganut Kristen dikejar-kejar oleh penguasa Romawi.  Agama Kristen mulai berkembang tanpa adanya ancaman pada masa Kaisar Konstantin I. Pada masa Kaisar Theodosius I agama Kristen kemudian dijadikan agama resmi Kekaisaran Romawi. Agama Kristen adalah sebuah agama yang berdasar pada ajaran Yesus Kristus atau Isa Almasih.

l  Kekuasaan gereja mengalami penurunan ketika Eropa memasuki Abad Pencerahan.  Pada abad tersebut agama Kristen berkembang ke seluruh wilayah Eropa, yang kemudian diajarkan ke seluruh dunia bersamaan dengan penjelajahan dunia.  Dalam perkembangan selanjutnya, penganut agama Kristen terbagi menjadi Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

l  Masuknya agama Kristen Katolik ke Indonesia seiring dengan masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia.  Agama Katolik masuk ke Maluku dirintis oleh saudagar Portugis bernama Gonsalo Veloso dan seorang pastor bernama Simon Vaz.

l  Pada tahun 1321, seorang pastor bernama Odorico de Pordonone pernah singgah di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa.  Pada tahun 1347, seorang pastor lain bernama Joao de Marignolli juga pernah datang ke wilayah Indonesia.

l  Pada bulan juni 1546, seorang pastor asal Spanyol bernama Fransiskus Xaverius. Ia menyinggahi Malaka kemudian berkunjung ke daerah Ternate, Tidore, dan Halmahera. Ia terus berkarya hingga bulan April 1547.

l  Penyebaran agama Kristen Protestan (lebih sering disebut agama Kristen saja) di Indonesia berlangsung setelah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia.  Penyebaran agama Kristen di Indonesia dilakukan oleh kelompok penyebar agama (zending) asal Belanda seperti NZG (Nederlandsch Zendelings Genootschap).  Pada tahun 1853, seorang pendeta dari Belanda yang bernama Van der Tuuk berhasil masuk dan menetap di daerah penduduk Batak.  

Sumatra Utara pada tahun 1824 didatangi dua orang Amerika yang bernama Burton dan Ward. Kedua orang ini berhasil masuk ke Silindung di Batak Toba.  Pada tahun 1861, seorang Belanda lain bernama G. van Asselt berhasil masuk ke Tapanuli Selatan.  Pada tahun yang sama, Nommensen dari Jerman juga masuk ke tanah Batak.